Badung, 11 Maret 2026 – Kasus dugaan mark up pada proyek penerangan jalan umum (LPJU) tahun 2025 di Kabupaten Badung telah menjadi sorotan publik, menyusul laporan dari sejumlah warga dan aktivis masyarakat yang menuduh adanya penyimpangan dalam anggaran proyek APBD 2025 tersebut.
Menurut sumber yang tidak ingin diidentifikasi, proyek yang dianggarkan mencapai miliaran rupiah itu diduga mengalami inflasi signifikan pada biaya material dan pemasangan. Beberapa saksi menyebutkan bahwa kualitas lampu dan instalasi yang digunakan tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang telah dikeluarkan.
Pihak pemerintah daerah Kabupaten Badung mengaku sedang melakukan investigasi terkait laporan ini. "Kami akan memastikan bahwa semua proyek yang dilaksanakan transparan dan tidak ada penyimpangan anggaran. Jika ada indikasi kecurangan, kami akan mengambil tindakan tegas," ujar juru bicara pemerintah daerah.
Sementara itu, aktivis lokal menuntut agar aparat penegak hukum segera menyelidiki kasus ini. Mereka berharap agar proyek-proyek publik tidak disalahgunakan dan anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Kasus ini menjadi bagian dari upaya lebih besar untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proyek-proyek pemerintah di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan laporan perkembangan mengenai kasus ini dalam waktu dekat.
Tim investigasi independen juga direncanakan untuk dilibatkan guna memastikan bahwa audit proyek berjalan dengan baik dan ada tindak lanjut atas temuan dugaan mark up tersebut.
Melihat banyaknya sorotan dari masyarakat kejaksaan tinggi provinsi bali mulai menelusuri dan memanggil para pihak yang bertanggung jawab atas proyek tersebut, diharapkan mampu menjawab sorotan masyarakat .Informasi yang dapat digali dilapangan pihak kejati bali sedang melakukan pendalaman dan pengumpulan data sebelum melakukan pemanggilan para pihak terkait .
0 Komentar